Suci Nurwinda Tampung Aspirasi 14 Organisasi Kependidikan, Siap Kawal Persoalan Pendidikan di Karawang

KARAWANG, Pantaupdate.id – Komitmen memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Karawang kembali ditunjukkan anggota Komisi IV DPRD Karawang, Suci Nurwinda, S.Pd.,M.AP Bersama PGRI Kecamatan Klari, Suci menampung berbagai aspirasi dari 14 organisasi kependidikan guna mengidentifikasi persoalan sekaligus mendorong perbaikan layanan pendidikan di lapangan.

Suci Nurwinda, yang memiliki latar belakang sebagai mantan guru honorer Bahasa Inggris, menegaskan bahwa persoalan pendidikan bukan sekadar urusan pembangunan fisik sekolah, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan, sarana prasarana, serta tata kelola pendidikan yang harus terus dibenahi.

Perhatiannya terhadap dunia pendidikan juga diwujudkan melalui sejumlah program aspirasi pada tahun anggaran 2026, di antaranya bantuan alat peraga edukasi (APE), teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta pembangunan beberapa ruang kelas baru (RKB) untuk jenjang PAUD dan sekolah dasar (SD).

Dalam forum tersebut, Suci mengingatkan seluruh organisasi dan pihak pengusul agar tidak mengabaikan kelengkapan administrasi dalam menyampaikan aspirasi.

Menurutnya, penguatan administrasi merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk dalam proses pengajuan dan pengawalan program pembangunan.

"Ikuti arahan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola serta pengusulan aspirasi. Ini menjadi kewajiban bersama dan harus dilakukan secara kolektif," tegasnya.

Sebagai anggota DPRD Karawang Komisi IV, Suci menilai forum penyerapan aspirasi menjadi ruang penting untuk mengetahui secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi tenaga pendidik maupun organisasi kependidikan.

Ia menegaskan, aspirasi yang disampaikan tidak boleh berhenti sebatas catatan atau usulan dalam forum. Setiap persoalan harus diperjuangkan melalui jalur dan mekanisme yang memungkinkan untuk ditindaklanjuti.

Karena itu, penyampaian aspirasi tidak hanya mengandalkan mekanisme pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang memiliki keterbatasan, tetapi juga akan diteruskan melalui hearing dengan dinas terkait maupun pembahasan dalam rapat komisi.

"Berbagai persoalan yang disampaikan harus kita kawal. Jalurnya tidak semata-mata melalui aspirasi atau Pokir, tetapi juga bisa disampaikan kepada dinas terkait melalui hearing dan rapat komisi yang rutin dilaksanakan," ungkapnya.

Lebih jauh, Suci menekankan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan sektor pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab negara melalui pemerintah.

Karena itu, masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang layak, berkualitas, dan prima tanpa terbebani oleh persoalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Menurutnya, upaya mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas membutuhkan komitmen bersama, baik pemerintah, legislatif, organisasi kependidikan maupun seluruh pemangku kepentingan.

"Pada dasarnya, kesehatan dan pendidikan merupakan tanggung jawab negara. Harus dipastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dengan baik dan prima tanpa membebani setiap warga negara. Kita semua sedang berproses menuju ke arah itu," pungkasnya.

Melalui forum bersama PGRI Klari tersebut, Suci berharap berbagai persoalan pendidikan yang selama ini dihadapi di lapangan dapat terpetakan dengan baik dan memperoleh perhatian serius dari pemerintah daerah.

Reporter: Jauhari
Editor: Joe