KARAWANG, Pantaupdate.id – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Karawang mendatangi Kantor Bupati Karawang, Selasa (2/6/2026).Aksi tersebut dipicu kekecewaan terhadap Pemerintah Kabupaten Karawang dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dinilai tidak menepati komitmen untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya telah disepakati bersama pasca aksi mahasiswa pada 21 Mei 2026.
Aliansi yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa itu menilai RDP merupakan ruang dialog strategis antara mahasiswa dan para pemangku kebijakan untuk membahas sejumlah persoalan yang tengah dihadapi masyarakat Karawang.
Namun, forum yang diharapkan menjadi wadah penyampaian aspirasi tersebut justru diwarnai kekecewaan akibat ketidakhadiran para pimpinan daerah.
Dalam pelaksanaannya, Bupati Karawang tidak hadir dan hanya mengutus Sekretaris Daerah sebagai perwakilan.
Hal serupa juga terjadi pada unsur Forkopimda lainnya, seperti Kapolres, Dandim, dan Kajari yang diwakili oleh jajaran masing-masing.
Dari seluruh pimpinan yang diundang, hanya Ketua DPRD Karawang yang hadir secara langsung dalam forum tersebut.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan mendalam di kalangan mahasiswa. Mereka menilai kehadiran perwakilan tidak mampu menjawab berbagai persoalan yang membutuhkan keputusan langsung dari para pengambil kebijakan.
"Kami datang membawa aspirasi rakyat dan berbagai persoalan yang membutuhkan keputusan langsung dari para pemangku kebijakan. Ketika yang hadir hanya perwakilan, maka forum ini kehilangan makna dan substansi," ujar salah satu perwakilan mahasiswa dalam forum tersebut.
Menurut mahasiswa, RDP bukan sekadar agenda formalitas, melainkan tindak lanjut resmi dari kesepakatan yang telah dibangun melalui aksi sebelumnya.
Karena itu, ketidakhadiran para pimpinan daerah dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap komitmen dialog dan aspirasi masyarakat yang mereka perjuangkan.
Kekecewaan mahasiswa semakin memuncak lantaran tidak ada penjelasan yang memadai mengenai alasan absennya para pimpinan daerah yang sebelumnya telah menyepakati jadwal RDP.
Mereka menilai kehadiran langsung Bupati dan unsur Forkopimda merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat.
Akibat ketidakhadiran para pejabat utama tersebut, suasana forum sempat memanas.
Sejumlah mahasiswa melontarkan kritik keras dan menyatakan mosi tidak percaya terhadap keseriusan pemerintah daerah dalam membangun komunikasi dengan masyarakat sipil.
Mereka menilai pemerintah hanya hadir ketika membutuhkan legitimasi publik, namun abai ketika harus mendengarkan kritik dan tuntutan masyarakat secara langsung.
Aliansi Cipayung Plus Karawang menegaskan akan terus mengawal berbagai isu yang telah mereka sampaikan. Mereka bahkan tidak menutup kemungkinan kembali menggelar aksi apabila komitmen yang telah disepakati bersama kembali diabaikan.
Selain itu, mahasiswa mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang dan seluruh unsur Forkopimda untuk menunjukkan itikad baik dengan membuka ruang dialog yang lebih serius, terbuka, dan melibatkan pengambil keputusan secara langsung.
Bagi kalangan mahasiswa, persoalan ini bukan semata soal kehadiran pejabat dalam sebuah forum.
Lebih dari itu, mereka menilai hal tersebut menyangkut etika pemerintahan, konsistensi terhadap kesepakatan publik, serta penghormatan terhadap suara masyarakat yang disampaikan melalui gerakan mahasiswa.
"Jika ruang dialog yang telah disepakati saja tidak dihormati, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin terkikis," tegas perwakilan Aliansi Cipayung Plus Karawang.
Aksi tersebut menjadi sorotan sekaligus pengingat bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat harus dibangun melalui komitmen yang nyata.
Mahasiswa berharap para pemimpin daerah dapat hadir langsung dalam setiap forum strategis yang menyangkut kepentingan publik, sehingga aspirasi masyarakat tidak berhenti sebatas formalitas belaka.
Reporter: Red
Editor: Joe
0 Komentar