Sembilan desa yang menunggu kejelasan tersebut yakni Desa Jatisari (Kecamatan Jatisari), Desa Sarimulya dan Cikampek Utara (Kecamatan Kotabaru), Desa Wanakerta (Kecamatan Telukjambe Barat), Desa Tanjungmekar (Kecamatan Pakisjaya), Desa Balongsari (Kecamatan Rawamerta), Desa Payungsari (Kecamatan Pedes), Desa Cikampek Selatan (Kecamatan Cikampek), serta Desa Cadaskertajaya (Kecamatan Telagasari).
Kondisi ini memantik perhatian publik sekaligus menjadi sorotan pengamat kebijakan publik dan pemerintahan, Imron Rosadi. Ia menilai, inovasi Pilkades digital yang diinisiasi oleh Bupati Karawang, Aep Syaepulloh, belum berjalan optimal.
“Digitalisasi Pilkades adalah langkah maju dalam modernisasi tata kelola pemerintahan desa. Namun indikator keberhasilan tidak hanya pada pelaksanaan pemungutan suara, melainkan juga pada tahapan pasca pemilihan, termasuk kepastian pelantikan,” ujarnya.
Menurut Imron, belum adanya jadwal pelantikan menunjukkan bahwa program yang dijalankan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang masih memerlukan evaluasi, terutama dari sisi teknis dan manajemen pelaksanaan.
Ia menegaskan, gagasan besar kepala daerah terkait transformasi digital di tingkat desa perlu diimbangi dengan kesiapan sistem, sumber daya manusia, serta mekanisme koordinasi yang matang agar tidak menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat.
“Jangan sampai inovasi yang sebenarnya progresif justru menimbulkan kebingungan baru. Evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan agar ke depan pelaksanaan e-voting lebih terukur dan memiliki kepastian tahapan,” katanya.
Situasi ini membuat para kepala desa terpilih dan masyarakat desa menanti kepastian, sembari berharap pemerintah daerah segera memberikan kejelasan agar roda pemerintahan desa dapat berjalan efektif.
Reporter: red
Editor: Joe
0 Komentar